Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengelola dana pariwisata. Hal itu untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang mumpuni.
Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan peraturan tentang Dana Abadi Pariwisata Berkualitas.
“Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkualitas berlandaskan pada empat pilar yaitu daya saing infrastruktur dasar, pengelolaan pariwisata berkelanjutan, keunikan destinasi, dan layanan pariwisata bernilai tinggi,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Odo mengatakan wacana pengembangan pariwisata berkualitas melalui partisipasi aktif berbagai pihak terkait masih dalam tahap kajian awal dan diskusi yang melibatkan berbagai sektor. Kajian tersebut katanya akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti dampak ekonomi dan sosial.
Selain itu, kajian turut mempertimbangkan upaya untuk mendukung peningkatan target pergerakan wisatawan nusantara.
Odo menambahkan salah satu upaya konkret menuju pariwisata berkualitas adalah konservasi lingkungan, antara lain dengan rehabilitasi hutan bakau yang mempunyai kapasitas besar dalam menyerap karbon.
“Berbagai kebijakan terkait pariwisata berkualitas bertujuan untuk memberikan manfaat signifikan yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sebelumnya, beredar undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Dana Pariwisata Berkelanjutan. Ini dikeluarkan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang diterbitkan pada 20 April lalu.
Undangan tersebut diunggah oleh Anggota Dewan Pakar Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Alvin Lie dalam akun Twitter @alvinlie21 pada Minggu (21/4). Rapat itu katanya membahas pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno kemudian mengatakan memang ada rapat soal rencana dana pariwisata berkelanjutan. Namun, Sandi menegaskan belum ada keputusan apapun terkait pungutan anyar tersebut.
“Ini (pungutan di tiket pesawat) masih dalam kajian. Tentunya kita menyadari masukan dari masyarakat bahwa harga tiket masih mahal,” jelas Sandi.
“Oleh karena itu, kita tidak akan menambah beban, tapi kita lagi mengkaji beberapa opsi untuk pengumpulan atau koleksi dana kepariwisataan dan belum ada keputusan. Jadi, harap bersabar. Tentu belum ada besaran, pertimbangan, ini masih dalam tahap pembahasan,” sambungnya.
Soal dana pariwisata, Sandi menegaskan rencana yang tengah digodok pemerintah adalah berupa dana abadi. Mulanya, kucuran dana itu akan diambil dari kas negara.
Ia menegaskan dana pariwisata punya berbagai tujuan bagus. Mulai dari branding pariwisata, membantu penyelenggaraan event agar lebih berkualitas dan berkelanjutan dalam skala internasional, serta menggencarkan promosi.
“Mengenai iuran kepariwisataan, transparansinya harus sangat transparan karena sekarang era yang penuh dengan keharusan untuk transparan serta full disclosure. Nanti, dana ini akan dikelola penuh, transparan, dan akan diwajibkan report. Dan kita pastikan tidak akan membebani penumpang karena tarif tiket masih dirasakan sangat mahal,” janjinya.
(fby/sfr)